Kredit Bermasalah Bisa Diselamatkan! Ini Aspek Hukum Penyelesaian yang Jarang Dibahas
“Ketika cicilan mulai tertunda dan surat peringatan berdatangan, banyak debitur berpikir bahwa segalanya telah berakhir. Padahal, di balik istilah kredit bermasalah, masih ada ruang solusi yang sering luput dibahas terutama dari sisi hukum.”
Kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) kerap dipersepsikan sebagai kegagalan finansial yang berujung pada penyitaan atau gugatan hukum. Persepsi ini tidak sepenuhnya benar. Dalam praktik perbankan dan pembiayaan, kredit bermasalah justru membuka ruang penyelesaian yang lebih luas, khususnya melalui pendekatan hukum yang preventif dan solutif. Sayangnya, aspek hukum penyelesaian kredit bermasalah ini jarang dipahami secara utuh, baik oleh debitur maupun pelaku usaha.
Kredit Bermasalah dari Perspektif Hukum
Secara umum, kredit bermasalah terjadi ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan/atau bunga sesuai perjanjian kredit. Dari sudut pandang hukum, kondisi ini merupakan bentuk wanprestasi. Namun, wanprestasi tidak selalu harus diselesaikan melalui jalur litigasi. Hukum perdata Indonesia justru membuka peluang penyelesaian melalui musyawarah, restrukturisasi, hingga alternatif penyelesaian sengketa.
Dalam perjanjian kredit, hak dan kewajiban para pihak diatur secara rinci. Di sinilah pentingnya memahami klausul-klausul hukum yang sering kali diabaikan, seperti klausul restrukturisasi, penjadwalan ulang, atau penyesuaian syarat kredit. Klausul ini menjadi dasar hukum utama untuk menyelamatkan kredit sebelum masuk ke ranah eksekusi jaminan.
Restrukturisasi Kredit: Solusi Hukum yang Efektif
Restrukturisasi kredit merupakan langkah hukum yang sah dan diakui oleh regulator, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bentuknya dapat berupa rescheduling (penjadwalan ulang), reconditioning (perubahan syarat kredit), atau restructuring (penataan kembali struktur pembiayaan).
Dari aspek hukum, restrukturisasi bertujuan mengembalikan kemampuan bayar debitur sekaligus melindungi kepentingan kreditur. Kesepakatan restrukturisasi biasanya dituangkan dalam addendum perjanjian kredit yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Sayangnya, banyak debitur tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mengajukan restrukturisasi sebelum kredit dinyatakan macet secara permanen.
Peran Negosiasi dan Itikad Baik Debitur
Aspek hukum lain yang jarang dibahas adalah pentingnya itikad baik. Dalam praktik, pengadilan maupun lembaga keuangan sangat mempertimbangkan sikap kooperatif debitur. Debitur yang proaktif berkomunikasi, menyampaikan kondisi keuangan secara transparan, dan mengajukan solusi realistis memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan penyelesaian yang adil.
Negosiasi berbasis hukum ini sering kali lebih efektif dibandingkan jalur gugatan. Selain menghemat waktu dan biaya, pendekatan ini juga menjaga reputasi bisnis debitur dan hubungan jangka panjang dengan kreditur.
Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
Jika restrukturisasi tidak mencapai kesepakatan, hukum tetap menyediakan opsi lain seperti mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Alternatif penyelesaian sengketa ini memberikan ruang dialog yang lebih fleksibel dibandingkan proses litigasi yang kaku. Bagi pelaku usaha, mekanisme ini sangat relevan untuk menjaga keberlangsungan bisnis tanpa tekanan eksekusi yang berlebihan.
Mengapa Pemahaman Aspek Hukum Sangat Penting?
Kurangnya pemahaman hukum sering membuat debitur pasrah menghadapi kredit bermasalah. Padahal, dengan literasi hukum yang memadai, kredit bermasalah bukan akhir dari segalanya. Justru, pemahaman ini membantu pengambilan keputusan yang lebih strategis dan terukur, baik bagi individu maupun organisasi.
Sebagai langkah pengembangan kompetensi, informasi lebih lanjut mengenai program pelatihan yang dapat menghubungi SQN Training melalui (+62823-2803-5323) sebagai strategi tepat dalam memperkuat kualitas analisis data dan pelaporan di dalam organisasi.
